Muara Enim, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
Pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi perhatian publik.
Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pencegahan dini terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua Lembaga Informasi Pers Reformasi Nasional (LIPERNAS), Rusmin, menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, media, dan LSM merupakan langkah strategis dalam memantau belanja modal barang dan jasa di kabupaten tersebut.
“Memberantas korupsi bukan perkara mudah. Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan anggaran lebih transparan,” ujar Rusmin dalam rapat koordinasi di Gelumbang, Minggu (26/01/2025).
Rapat Koordinasi Pengawasan APBDP 2024
Rapat koordinasi yang berlangsung di Posko Sekretariat LIPERNAS, Jalan Lintas Palembang-Prabumulih, Gelumbang.
Acara dihadiri oleh Ketua LIPERNAS Rusmin, penggiat pers Gelumbang Andre Kurniawan, Wakil Liper RI Maulana, dan Ketua FOKAL Muara Enim Marsidi.
Dalam diskusi, Maulana menyampaikan keprihatinan terhadap beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Muara Enim yang diduga menjadi ajang korupsi.
“Kami prihatin atas proyek peningkatan ruas jalan Desa Mulia Abadi, Kecamatan Muara Belida, dan proyek jalan lingkar Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Belida Darat. Indikasi penyimpangan pada proyek tersebut harus ditindaklanjuti,” ungkap Maulana.
Ia juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Temuan ini harus menjadi perhatian serius APH untuk mencegah kerugian negara akibat praktik korupsi,” tambahnya.
Rusmin menyoroti peran masyarakat dalam memberikan laporan awal terkait indikasi pelanggaran pengelolaan anggaran.
“Informasi dari masyarakat sangat penting untuk mendeteksi praktik korupsi sejak dini. Sinergi antara masyarakat, media, dan LSM akan memperkuat pengawasan,” jelas Rusmin.
Senada dengan itu, Andre Kurniawan menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan adalah kunci utama.
“Pengawasan harus melibatkan semua elemen masyarakat. Media memiliki peran vital dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik,” katanya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2025.
Aksi tersebut bertujuan mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran daerah. Hal ini akan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab,” tukas Andre.
Kolaborasi yang melibatkan masyarakat, media, dan LSM diharapkan dapat menciptakan pengelolaan APBDP yang bersih dan akuntabel.
Dengan dukungan dan pengawasan yang konsisten, praktik korupsi dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.
Pewarta: Dani Lembak
