Palembang, Sumatera Selatan
LubaiAktual.id
Musyawarah Daerah (Musda) pertama Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (IKAFH UMP) Angkatan 1999 resmi ditutup pada Jumat, 2 Mei 2025. Agenda penting ini berlangsung dengan penuh khidmat dan antusiasme.
Musda yang berlangsung di Palembang ini mengangkat tema, “Memperkuat Solidaritas dan Kontribusi IKAFH Palembang untuk Negeri”. Tema tersebut menjadi cerminan semangat alumni dalam membangun negeri, khususnya Sumatera Selatan.
Marhaen resmi terpilih sebagai Ketua Umum IKAFH UMP Angkatan 1999 untuk periode 2025–2027. Pemilihan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, didukung penuh oleh para peserta forum.
Usai terpilih, Marhaen menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi alumni ini lebih maju dan bermanfaat.
“Saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan menyusun struktur kepengurusan secepatnya,” ujar Marhaen.
Musda IKAFH ini bukan sekadar seremonial. Ini momentum penting bagi alumni untuk merefleksi peran mereka dalam pembangunan hukum dan masyarakat.
Regenerasi kepemimpinan dinilai sebagai langkah strategis memperkuat jaringan dan kontribusi nyata alumni.
IKA Juliansyah, salah satu pengurus sebelumnya, memberikan ucapan selamat. Ia menekankan pentingnya kesinambungan gerakan alumni.
“Selamat kepada Marhaen dan tim. Semoga IKAFH makin solid dan profesional,” ujar Juliansyah lugas.
Visi kepengurusan baru menekankan tiga hal utama: profesionalisme, religiusitas, dan nilai kekeluargaan. Marhaen ingin menjadikan alumni hukum UMP sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
“Kami akan mendorong kontribusi alumni dalam isu hukum, pendidikan, dan sosial,” kata Marhaen.
Setelah pemilihan, tim formatur segera menyusun struktur organisasi. Mereka menargetkan rampung dalam dua pekan ke depan. Marhaen berharap struktur baru dapat mencerminkan keberagaman potensi alumni.
IKAFH UMP juga akan menyusun program kerja jangka pendek dan panjang. Fokusnya pada penguatan jaringan hukum, bantuan hukum masyarakat, serta kegiatan sosial keagamaan.
Rencana kerja akan diumumkan dalam waktu satu bulan setelah struktur ditetapkan. Beberapa agenda awal antara lain pelatihan hukum, seminar publik, dan bantuan hukum gratis untuk warga kurang mampu.
IKAFH UMP akan dibawa menjadi organisasi yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap isu-isu sosial. Marhaen juga menargetkan kemitraan dengan lembaga pemerintah, kampus, dan organisasi profesi hukum.
“Alumni hukum tak boleh diam. Kita harus hadir di tengah rakyat dan keadilan,” pungkas Marhaen.
